Perseroan Komanditer

PERSEROAN KOMANDITER (CV)

Perseroan komanditer diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 15 KUHD

Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini (Perseroan firma, persekutuan Perseroan komanditer) dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab undang-undang ini dan oleh KUHperdata.

Pasal 19 KUHD

Perseroan Komanditer adalah Perusahaan yang didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang (komanditer).

Pasal 17 KUHD

Tiap-tiap pesero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan.

Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para pesero menurut perjanjian tidak berwenang dalam ketentuan ini.

Pasal 20 alenia III KUHD

Komanditer tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukannya dalam perseroan atau yang harus dimasukannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 1632 KUHPerdata

Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuatan dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahlan dari persekutuan.

Pasal 1633 KUHPerdata

Jika dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukan dalam persekutuan.

Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit

Pasal 1639 KUH Perdata

Jika tidak ada janji khusus mengenai cara-caranya mengurus, harus diindahkan aturan- aturan yang berikut:

1. Para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup
2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau yang secara demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemiliharaan barang kepunyaan persekutuan
4. Tidak seorang sekutupun tanpa izinnya persero-persero lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan   

PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)

PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)

Pengguguran kandungan (Aborsi) jelas perbuatan yang bertentangan dengan moral, agama maupun hukum. Dalam hal  ini bukan yang membujuk atau yang menyuruh saja yang diancam dengan hukuman, tetapi semua yang terkait, baik yang melakukan, menyuruh, membujuk maupun dokter yang membantu melakukan pengguguran itu diancam dengan hukuman.pidana penjara.

Dalam pasal 346 KUHP disebutkan bahwa ; Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, (tanpa alasan yang disebabkan menurut medis harus digugurkan) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun.

Selanjutnya dalam pasal 348 ayat (1) KUHP disebutkan pula bahwa, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita, dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama  5 (lima ) tahun 6 (enam) bulan .

dan mengenai dokter yang membantu kejahatan itu, menurut pasal 349 KUHP, ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dari ancaman hukuman yang disebutkan diatas dan ia dapat pula dipecat dari jabatannya.

Sedangkan bagi orang yang menyuruh atau membujuk dan menjanjikan sesuatu sebagaimana menurut pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. diancam dengan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

Cek Kosong

CEK KOSONG

Yurisprudensi MARI No. 1036K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992

Krn sejak semula terdakwa telah dg sadar mengetahui bahwa cek-cek yg diberikan kpd saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sbg cek kosong, tuduhan "penipuan" hrs dianggap terbukti

Pasal 378 KUHP Tindak Pidana Penipuan

“ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Yang diancam dengan pasal ini adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan :

1. tipu-muslihat
2. rangkaian kebohongan
3. nama palsu
4. peri keadaan palsu

dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain